Arif Kirdiat : Pendidikan Dipelosok Banten Masih Memprihatinkan

PKS Petir - SERANG, - Munculnya berita foto tentang kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Filial Girijagabaya di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak memantik reaksi berbaga pihak. Masyarakat melinail Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak gagal memperhatikan dunia pendidikan di wilayahnya. Bagaimana tidak, di era serba digital ini, masih ada sekolah yang berdinding bilik dan beratap rumbia.
Koordinator Relawan Kampoeng, Muhammad Arif Kirdiat, Kamis (29/11) mengaku prihatin melihat kondisi sekolah yang ada di daerah Banten selatan yang mirip kandang domba atau kambing itu. "Miris, pemerintah kita terlalu sibuk mengurusi urusannya sendiri dan lupa urusan rakyatnya," kata Arif, kemarin.

Arif menilai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menata dan mengelola pendidikan bukan saja terjadi di Kabupaten Lebak, melainkan hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. "Kalau melihat kondisi yang ada di masyarakat, pemerintah daerah sepertinya sudah tidak memiliki kepekaan akan kebutuhan dan apa yang diperlukan masyarakatnya. Padahal pendidikan merupakan hak dasar warga yang saat ini terabaikan," ungkapnya.
Saat ini, kata Arif, Relawan Kampoeng sedang mengecek sekolah tersebut untuk segera diperbaiki agar nyaman dan aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. "Kami tadi barusan (kemarin, red) telah memberikan bantuan buku dan alat tulis kepada murid di SD tersebut. Sambil menginventarisir perbaikan gedung," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (dindik) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah (Otda) Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan pendidikan berada di pemerintah kabupaten/kota. "UU menyebutkan seperti itu, tetapi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor� 17 Tahun 2010 menyebutkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, ada kewajiban gubernur, salah satunya bagaimana meningkatkan pendidikan yang berdampak pada angka partispiasi," katanya.
Kewenangan Pemprov Banten terhadap dunia pendidikan, lanjutnya, telah dilakukan setiap tahun sejak Gubernur Banten dijabat oleh (alm) Djoko Munandar, dengan memberikan bantunan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk infrastruktur pendidikan.

"Jumlahnya sangat besar, nilainya miliaran rupiah, dan ini diberikan ke Kabupaten Lebak setiap tahun untuk infrastruktur pendidikan," kata Hudaya seraya mengatakan bantuan keuangan untuk infrastrutur pendidikan sempat terhenti satu tahun, yakni pada 2004 lalu.
Hudaya mengaku heran di Kabupaten Lebak masih ada sekolah yang kondisinya mirip seperti kandang hewan, berdindingkan bilik dan beralaskan rumbai. Rasa heran itu disebabkan karena selama ini Pemprov Banten tak hanya mengucurkan dana untuk infrastruktur pendidikan, tetapi ada juga bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pemprov Banten.

"Saya menduga ada yang salah dalam pemetaan yang dibuat Pemkab Lebak. Lebak tidak bisa menyampaikan kondisi sesungguhnya di lapangan seperti apa sekolah yang rusak berat sedang maupun ringan. Pak Menteri (M Nuh, red) pernah menyampaikan bahwa pada 2013 ini sekolah rusak sudah tidak ada lagi. Tapi faktanya kami maish melihat sekolah yang kondisinya tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar," ujarnya.
Setiap tahun, kata Hudaya, Kemendikbud selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang program perbaikan sekolah, serta apa yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang ada, sehingga kondisi sekolah menjadi layak untuk tempat belajar dan mengejar.

Hudaya menambahkan, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Banten sedang melakukan pendataan jumlah sekolah yang rusak, dan mana yang perlu dilakukan perbaikan. "Jangan-jangan sekarang Pemkab Lebak tidak tahu, kalau besok ada sekolah rubuh, dan ini yang sedang kami lakukan. Hari� ini (kemarin, red) kami mulai pendataan, sampai dengan Sabtu esok," ujarnya.

Hudaya berharap Pemkab Lebak kedepan dapat mengoptimalisasikan bantuan yang diberikan pemprov Banten untuk infrastruktur pendidikan, serta menangakap peluang dari Kemendikbud untuk perbaikan dan renovasi sekolah. "Data yang telah kami peroleh jumlah SD di Banten ini sangat banyak, bahkan jumlahnya melebihi dari kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan ruang kelas SD� ada 32.387, sedangkan ruang kelas yang ada sebanyak 33.638 atau kelebihan 1.251 ruang kelas," ungkapnya.

Hudaya juga berharap adanya singkornisasi perogram pendidikan antara Pemkab Lebak dengan Pemprov Banten serta pemerintah pusat. "Dalam kasus ini tidak ada yang disalahkan. Saat ini yang terpenting singkronisasi program. Saya khawtir persoalan-persaoalan koordinasi sekolah menjadi terabaikan. Marilah kita bersinergi. Kita jangan melihat kepentingan lain. Rakyat sedang menunggu ini," pungkasnya.

Seperti diberitakan BANTEN POS sebelumnya, puluhan murid SDN 1 Filial Girijagabaya di Kampung Sinarjaya, Desa Girijagabaya, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, belajar di ruang kelas yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dinding kelas terbuat dari bilik sementara atapnya masih menggunakan rumbia.[bantenposnews]

Tweet