Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menyerang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Istana Negara mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan pecahnya kongsi dengan partai yang menyebut diri partai dakwah itu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah menilai Presiden tidak demokratis dalam memimpin kabinet karena seharusnya tidak boleh ada jarak dengan menterinya.
"Cara memimpin Presiden SBY tidak demokratis karena tidak boleh ada jarak antara menteri dengan presiden," kata Fahri Hamzah dalam "Forum PKS dan Media" di Depok, Jumat (21/6).
Dia mengatakan presiden seharusnya memimpin secara langsung kerja-kerja kabinet dalam sebuah kerja tim. Fahri menjelaskan melalui kerja tim tersebut akan ada perasaan yang kuat antara presiden dengan kabinet.
"Kritik kami, kabinet terpecah karena kepemimpinan presiden kurang. Muncul juga faksi dalam kelembagaan negara," ujarnya.
Menurut dia, kepemimpinan perlu teman untuk mengingatkan karena Presiden SBY memimpin salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Fahri menegaskan di era demokrasi saat ini, Indonesia tidak bisa dipimpin dalam bentuk feodal.
"Kita tidak mungkin dipimpin dalam sistem feodal di era demokrasi saat ini. Pemimpin harus asli dan riil," katanya.
Fahri mengatakan generasi Indonesia baru akan menyongsong kepemimpinan yang otentik, demokratis, berkultur.
Dia menjelaskan masalah komunikasi di kabinet Presiden SBY tidak baik karena para menteri tidak berada dalam sinergi yang utuh antara satu dengan lain. Hal itu menurut dia berdampak pada tidak tuntasnya perdebatan mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ada semacam ketiadaan 'solidarity maker'," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah menilai Presiden tidak demokratis dalam memimpin kabinet karena seharusnya tidak boleh ada jarak dengan menterinya.
"Cara memimpin Presiden SBY tidak demokratis karena tidak boleh ada jarak antara menteri dengan presiden," kata Fahri Hamzah dalam "Forum PKS dan Media" di Depok, Jumat (21/6).
Dia mengatakan presiden seharusnya memimpin secara langsung kerja-kerja kabinet dalam sebuah kerja tim. Fahri menjelaskan melalui kerja tim tersebut akan ada perasaan yang kuat antara presiden dengan kabinet.
"Kritik kami, kabinet terpecah karena kepemimpinan presiden kurang. Muncul juga faksi dalam kelembagaan negara," ujarnya.
Menurut dia, kepemimpinan perlu teman untuk mengingatkan karena Presiden SBY memimpin salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Fahri menegaskan di era demokrasi saat ini, Indonesia tidak bisa dipimpin dalam bentuk feodal.
"Kita tidak mungkin dipimpin dalam sistem feodal di era demokrasi saat ini. Pemimpin harus asli dan riil," katanya.
Fahri mengatakan generasi Indonesia baru akan menyongsong kepemimpinan yang otentik, demokratis, berkultur.
Dia menjelaskan masalah komunikasi di kabinet Presiden SBY tidak baik karena para menteri tidak berada dalam sinergi yang utuh antara satu dengan lain. Hal itu menurut dia berdampak pada tidak tuntasnya perdebatan mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ada semacam ketiadaan 'solidarity maker'," katanya.
sumber : beritasatu.com
0 Response to "Fahri Hamzah : SBY Tidak Demokratis dalam Pimpin Kabinet"
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"