Najib Hamas : Defisit Anggaran Ditekan Sebesar Rp 49 Miliar

PKS Petir -- Pembahasan Ranca­ngan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Daerah (RAPBD) 2013 oleh Ba­dan Anggaran (Banggar) DPRD Kabu­paten Serang dan Tim Ang­ga­ran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rampung. Disepakati pengu­rangan defisit anggaran Rp 49 miliar dari nilai semula Rp 249 miliar.
Rencananya, RAPBD 2013 akan di­sahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (5/12) hari ini. “RAPBD sudah se­lesai dibahas, serta akan disahkan be­sok (hari ini-red),” kata Ketua Ha­rian Banggar Najib Hamas me­lalui pesan singkat kepada war­tawan, Selasa (4/12).
Sekadar diketahui, pendapatan daerah dalam RAPBD 2013 sebesar Rp 1,48 triliun. Terdiri atas, pen­da­patan asli daerah (PAD) Rp 254,68 miliar, dana perimbangan Rp 1,01 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 219,32. Belanja daerah direncanakan Rp 1,71 triliun. Dengan rincian, belanja tidak lang­sung Rp 951,47 miliar dan belanja langsung Rp 760,57 miliar. Akibat belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit sebesar Rp 249 miliar.
Politisi PKS ini mengungkapkan, da­lam pembahasan RAPBD 2013 terjadi pergeseran program kegiatan senilai Rp 49 miliar. Pergeseran prog­ram tersebut berimplikasi pada penekanan defisit RAPBD dari semula Rp 249 miliar menjadi Rp 200 miliar. “TAPD sudah mela­ku­kan rasionalisasi program, se­hingga menekan angka defisit ren­cana belanja,” ujarnya.
Kata dia, hasil penekanan defisit tersebut digunakan untuk program percepatan infrastruktur jalan, pem­bangunan interchange, pusat pemer­intahan Kabupaten Serang, serta revitalisasi puskesmas rawat inap. 
Belanja pegawai sebesar Rp 918,76 miliar juga terlalu tinggi. Alokasi be­lanja pegawai ini diambil dari be­lanja tidak langsung Rp 58,88 mi­liar dan belanja langsung Rp 59,88 miliar. Karenanya, menurut Najib, belanja pegawai dari belanja langsung dikurangi. Namun, ia be­lum bisa mengungkapkan jumlah pe­ngurangan belanja pegawai tersebut. “Belanja barang dan jasa juga terjadi pengurangan. Nanti saya informasikan karena RAK (Rencana Anggaran Kerja-red) ma­sih dibahas TAPD,” ujarnya.

Ketua TAPD Lalu Atharussalam Rais menga­ta­kan, dari hasil pem­bahas­an de­ngan satuan kerja per­angkat daerah (SKPD), semua meng­aju­kan prog­ram yang penting dalam RAPBD. “Tapi kita lihat kemampuan ang­garan. Karena itu, dilakukan ra­sio­nalisasi dengan melihat program terpenting dari yang penting su­pa­ya semua SKPD berjalan,” ujarnya.
Ia membenarkan terdapat pe­ru­bahan nilai defisit dan belanja pe­gawai. “Dari kegiatan yang di­pang­kas, berpengaruh pada honor pegawai,” ujarnya. Pengurangan ren­cana belanja pegawai dari be­lan­ja langsung, lanjutnya, mencapai sekira Rp 5 miliar.  [radar banten]

Tweet