Fraksi PKS : Gagalnya Hak Angket Gubernur Atut Sebagai Aksi Politis

SERANG - Terkait hak angket untuk memakzulkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang digagal sejumlah anggota DPRD Banten, Fraksi PKS DPRD Banten menganggapnya sebagai aksi politis. Fraksi PKS menganggap penggunaan hak angket tidak akan menyentuh pokok persoalan yang sedang dihadapi Pemprov Banten.

"Kita melihat penggunaan hak angket ini politis. PKS tidak masuk dalam partai yang berkoalisi (mengusung Gubernur-red). Jadi tidak ada kepentingan apapun untuk PKS," jelas Ketua Fraksi PKS Irfan Maulidi kepada radarbanten.com, Kamis (2/1/2014).

Irfan mengakui proses hukum yang sedang dijalani Gubernur Banten berdampak pada pelayanan Pemprov Banten. "Harusnya fokus agar pelayanan Pemprov Banten terus berjalan baik. Kita kan tidak ingin proses hukum ini mengganggu pelayanan maka fokus saja pada pekerjaan yang seharusnya dilakukan Pemprov Banten," terangnya.

Mengenai pemakzulan Atut, Irfan melanjutkan bahwa PKS mendukung proses hukum yang sedang barjalan. "Soal suksesi sudah ada aturan undang-undangnya. Secara prosedur sudah jelas," tambahnya.

Mengenai hak angket yang sedang didorong oleh sebagian anggota dewan, PKS menilai tidak menyentuh substansi persoalan."(Angket-red) sangat politis sementara dampaknya belum jelas," imbuhnya.




http://www.radarbanten.com/read/berita/10/16042/Fraksi-PKS-Hak-Angket-Atut-Sebagai-Aksi-Politis.html

Tweet