JAKARTA, - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden, pada Rabu (12/6/2013) tentang kenaikan BBM dinilai hiperbola dengan pernyataannya tidak ingin membebani APBN pemerintahan berikutnya tidak perlu menaikkan harga BBM diawal pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif SUN Institute Andrianto yang menyatakan statment SBY sebagai sesuatu hal yang berlebihan.
"Saya rasa itu ungkapan hiperbola saja," ujar Andrianto saat dihubungi di Jakarta, Senin (17//6/2013).
Mantan aktifis '98 ini menjelaskan pencitraan SBY ini seolah dirinya (SBY, red) bersikap kesatria karena berani mengambil resiko dengan kebijakan yang tidak populis demi penyelamatan rakyat dan pemerintahan berikutnya. "Maksudnya SBY bertindak kesatria dengan mengambil jalan tidak populer," jelasnya.
Lebih lanjut Andrianto menyatakan subsidi BBM hingga saat ini memang tidak tepat sasaran. Sehingga menurutnya subsidi tidak tepat sasaran tersebut harus segera diakhiri. "Bayangkan ada 300 triliun rupiah uang rakyat dibakar habis dijalanan jadi subsidi salah sasaran ini harus diakhiri sekarang juga," katanya.
Akan tetapi menurutnya kewajiban pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya dengan lebih tepatnya subsidi yang ditujukan oleh orang per orang langsung atau diperuntukkan untuk infrastruktur seperti angkutan massal.
"Subsidi adalah kewajiban pemerintah namun harus di tujukan ke manusia jangan ke barang. Alokasi subsidi ini Harusnya di peruntukan buat infrastruktur terutama angkutan transportasi massal," terangnya.
Apabila subsidi tidak tepat sasaran terus dilakukan seharusnya alokasi dana dapat di alihkan dalam sektor yang lebih produktif.
"Bilamana alokasi subsidi yang salah tersebut di alihkan ke hal yang lebih produktif misal buat infrastruktur jalanan, RS, sekolah dan lainya ini Lebih adil dan beradab. Ketimbang terbakar di jalanan," tandasnya.
Andrianto menambahkan subsidi yang ditujukan kepada manusia dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini sudah benar namun harus tetap dikawal agar tidak ada penyimpangan.
"Yah.. Lebih penting lagi subsidi yang benar itu buat manusia bukan subsidi barang dengan kata lain BLSM ini yang harusnya di lakukan sejak dahulu. BLSM harus kita awasi dengan transparan," imbuhnya.[ ]
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif SUN Institute Andrianto yang menyatakan statment SBY sebagai sesuatu hal yang berlebihan.
"Saya rasa itu ungkapan hiperbola saja," ujar Andrianto saat dihubungi di Jakarta, Senin (17//6/2013).
Mantan aktifis '98 ini menjelaskan pencitraan SBY ini seolah dirinya (SBY, red) bersikap kesatria karena berani mengambil resiko dengan kebijakan yang tidak populis demi penyelamatan rakyat dan pemerintahan berikutnya. "Maksudnya SBY bertindak kesatria dengan mengambil jalan tidak populer," jelasnya.
Lebih lanjut Andrianto menyatakan subsidi BBM hingga saat ini memang tidak tepat sasaran. Sehingga menurutnya subsidi tidak tepat sasaran tersebut harus segera diakhiri. "Bayangkan ada 300 triliun rupiah uang rakyat dibakar habis dijalanan jadi subsidi salah sasaran ini harus diakhiri sekarang juga," katanya.
Akan tetapi menurutnya kewajiban pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya dengan lebih tepatnya subsidi yang ditujukan oleh orang per orang langsung atau diperuntukkan untuk infrastruktur seperti angkutan massal.
"Subsidi adalah kewajiban pemerintah namun harus di tujukan ke manusia jangan ke barang. Alokasi subsidi ini Harusnya di peruntukan buat infrastruktur terutama angkutan transportasi massal," terangnya.
Apabila subsidi tidak tepat sasaran terus dilakukan seharusnya alokasi dana dapat di alihkan dalam sektor yang lebih produktif.
"Bilamana alokasi subsidi yang salah tersebut di alihkan ke hal yang lebih produktif misal buat infrastruktur jalanan, RS, sekolah dan lainya ini Lebih adil dan beradab. Ketimbang terbakar di jalanan," tandasnya.
Andrianto menambahkan subsidi yang ditujukan kepada manusia dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini sudah benar namun harus tetap dikawal agar tidak ada penyimpangan.
"Yah.. Lebih penting lagi subsidi yang benar itu buat manusia bukan subsidi barang dengan kata lain BLSM ini yang harusnya di lakukan sejak dahulu. BLSM harus kita awasi dengan transparan," imbuhnya.[ ]
http://www.pesatnews.com/
0 Response to "Pengamat : Kenaikan Harga BBM, SBY Dinilai 'Lebay'"
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"