SERANG, .-
Pemkab Serang diminta mengantisipasi penumpukan pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2014. Penumpukan diminta diantisipasi karena berkaitan dengan akan adanya pemilihan umum (pemilu) legislatif dan kesiapan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi mengatakan, pada 2014 ada sekitar 150 desa yang akan melaksanakan pilkades, sementara pada 2014, juga akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jika pelaksanaan 150 pilkades dilaksanakan pada 2014, khawatir tidak semua tertangani.
"Apalagi, dana yang dibutuhkan mencapai Rp17 miliar, sementara pemda juga harus menyiapkan dana untuk pemilu," katanya, kemarin.
Menurut Muhyi, sejumlah pihak juga menginginkan agar beberapa pelaksanaan pilkades dimajukan ke 2013 untuk kepala desa yang tugasnya berakhir Januari sampai April 2014. "Untuk memajukan pilkades, memang belum ada aturannya, kecuali untuk penundaan. Tapi kalau tidak dimajukan nanti pelaksanaan pilkades menumpuk," ungkapnya.
Menurut Muhyi, untuk mengupayakan solusi tersebut, Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Serang harus segera berkonsultasi ke Ditjen Pemerintahan Desa untuk menanyakan surat edaran terkait pelaksanaan pilkades yang berbarengan dengan pemilu.
"Atau bisa juga membuat pengajuan ke Ditjen Pemdes untuk dimajukan atau memohon jangan ada penundaan," katanya.[kabarbaten]
Pemkab Serang diminta mengantisipasi penumpukan pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2014. Penumpukan diminta diantisipasi karena berkaitan dengan akan adanya pemilihan umum (pemilu) legislatif dan kesiapan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi mengatakan, pada 2014 ada sekitar 150 desa yang akan melaksanakan pilkades, sementara pada 2014, juga akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jika pelaksanaan 150 pilkades dilaksanakan pada 2014, khawatir tidak semua tertangani.
"Apalagi, dana yang dibutuhkan mencapai Rp17 miliar, sementara pemda juga harus menyiapkan dana untuk pemilu," katanya, kemarin.
Menurut Muhyi, sejumlah pihak juga menginginkan agar beberapa pelaksanaan pilkades dimajukan ke 2013 untuk kepala desa yang tugasnya berakhir Januari sampai April 2014. "Untuk memajukan pilkades, memang belum ada aturannya, kecuali untuk penundaan. Tapi kalau tidak dimajukan nanti pelaksanaan pilkades menumpuk," ungkapnya.
Menurut Muhyi, untuk mengupayakan solusi tersebut, Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Serang harus segera berkonsultasi ke Ditjen Pemerintahan Desa untuk menanyakan surat edaran terkait pelaksanaan pilkades yang berbarengan dengan pemilu.
"Atau bisa juga membuat pengajuan ke Ditjen Pemdes untuk dimajukan atau memohon jangan ada penundaan," katanya.[kabarbaten]
0 Response to "Abdul Muhyi : Penumpukan Pilkades Harus di Antisipasi"
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"