Tifatul : Para Jurnalis Harus Netral Saat Menyiarkan Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengharapkan para jurnalis untuk bisa menyiarkan berita Pemilihan Umum dengan netral dan tidak berpihak. Jurnalis diharapkan tidak terpengaruh pada kepentingan pemilik media yang kebanyakan berasal dari partai politik.

"Kasihan idealisme jurnalis hancur ketika diganggu kepentingan politik pemilik," ujarnya dalam acara Breakfast Meeting Kemenkominfo, Senin (30/2).

Beberapa media dikenal dimiliki oleh politisi. Seperti MetroTV oleh Surya Paloh (Partai NasDem), kemudian RCTI, MNC TV dan Global TV oleh Hary Tanoesoedibjo (Hanura) serta antv tvOne oleh Aburizal Bakrie (Partai Golkar).

Sebelumnya menurut Ade Armando, pengamat penyiaran Indonesia, lembaga penyiaran publik menjadi rawan dipolitisasi. "Berbahaya nanti kalau media sudah jadi kepentingan politik," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Misalnya ketika kegiatan mereka muncul di muka publik lewat stasiun televisi miliknya, mengalahkan siaran publik lain. Orang akan sulit membedakan apakah mereka tampil karena membeli jam tayang atau karena kuatnya nilai berita. Jika disebut membeli jam tayang, kemunculan mereka di stasiun televisi bisa jadi tidak membayar. Sebab itu televisi mereka sendiri dan tidak dapat disebut pelanggaran.

Kadang porsi waktu siaran kegiatan mereka terlalu lama. Bahkan, beberapa politikus lain ikut nimbrung. Mereka melakukan kampanyer terselubung, membangun citra diri dan partai mereka. Kemunculan politisi di televisi bisa dipermasalahkan bila mereka membayar.

Bagi Ade, ketidakjelasan posisi politikus ketika muncul di program siaran stasiun telebisi ini bisa berbahaya bagi lembaga penyiaran publik. Masyarakat memiliki hak mendapat siaran benar dan berimbang. "Selama tidak merugikan tidak masalah. Tapi kalau merugikan bisa berbahaya," tuturnya.Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengharapkan para jurnalis untuk bisa menyiarkan berita Pemilihan Umum dengan netral dan tidak berpihak. Jurnalis diharapkan tidak terpengaruh pada kepentingan pemilik media yang kebanyakan berasal dari partai politik.

"Kasihan idealisme jurnalis hancur ketika diganggu kepentingan politik pemilik," ujarnya dalam acara Breakfast Meeting Kemenkominfo, Senin (30/2).

Beberapa media dikenal dimiliki oleh politisi. Seperti MetroTV oleh Surya Paloh (Partai NasDem), kemudian RCTI, MNC TV dan Global TV oleh Hary Tanoesoedibjo (Hanura) serta antv tvOne oleh Aburizal Bakrie (Partai Golkar).

Sebelumnya menurut Ade Armando, pengamat penyiaran Indonesia, lembaga penyiaran publik menjadi rawan dipolitisasi. "Berbahaya nanti kalau media sudah jadi kepentingan politik," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Misalnya ketika kegiatan mereka muncul di muka publik lewat stasiun televisi miliknya, mengalahkan siaran publik lain. Orang akan sulit membedakan apakah mereka tampil karena membeli jam tayang atau karena kuatnya nilai berita. Jika disebut membeli jam tayang, kemunculan mereka di stasiun televisi bisa jadi tidak membayar. Sebab itu televisi mereka sendiri dan tidak dapat disebut pelanggaran.

Kadang porsi waktu siaran kegiatan mereka terlalu lama. Bahkan, beberapa politikus lain ikut nimbrung. Mereka melakukan kampanyer terselubung, membangun citra diri dan partai mereka. Kemunculan politisi di televisi bisa dipermasalahkan bila mereka membayar.

Bagi Ade, ketidakjelasan posisi politikus ketika muncul di program siaran stasiun telebisi ini bisa berbahaya bagi lembaga penyiaran publik. Masyarakat memiliki hak mendapat siaran benar dan berimbang. "Selama tidak merugikan tidak masalah. Tapi kalau merugikan bisa berbahaya," tuturnya. (Merdeka)

)

Tweet