Fitnah yang menerpa Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, banyak kejanggalan. Kasus ini sengaja dipolitisasi, namun skenario penetepan tersangkanya kurang profesional. Hal ini seperti diungkap Deni Saiful melalui pesan Blackberynya. Kader PKS dari Dewan Perwakilan Ranting Pasar Minggu Deni Saiful
menganalisis konstruksi dari penangkapan Luthfi kacau balau.
"Yang bikin
skenario kurang profesional," ujarnya.
Saat berita penangkapan muncul, tuturnya, sopir menteri pertanian diisukan ikut ditangkap. Akan tetapi, ternyata tidak terbukti.
Selanjutnya, anggota DPR yang ditangkap sempat diberitakan berasal
dari Komisi IV. Akan tetapi, ternyata yang ditangkap adalah Luthfi Hasan
Ishak yang notabene berasal dari Komisi I.
Kemudian, dia pun mempertanyakan tuduhan dari KPK bahwa Luthfi dan
Menteri Pertanian Siswono mengatur impor daging sapi dengan adanya kasus
tersebut.
"Jelas salah alamat karena mentan tak lagi mengatur impor daging. Impor daging yang mengatur kuotanya Deperindag," ujarnya.
Seperti diberitakan di berbagai media, Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka berdasarkan PENGAKUAN SEPIHAK Ahmad Fathanah yang akan memberikan uang suap kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Ahmad Fathanah ini 'katanya' orang dekat Luthfi Hasan Ishaaq.
Siapakah Ahmad Fathanah?
Sementara itu, Protokol Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ayi
Muzayni mengungkapkan, penangkapan terhadap Luthfi terkesan sangat
janggal.
Selama mendampingi Luthfi, dia mengaku tidak mengetahui Ahmad
Fathanah atau AF yang disebut-sebut sebagai orang dekat Luthfi. Juga
dengan perempuan muda yang disebut turut dalam transaksi beridentitas
Maharani.
"Ana saja tidak kenal dengan Ahmad Fathanah Padahal hampir setiap
menit saya mendampingi Luthfi Hasan Ishaaq,"ujar Ayi.
Pengamat pun 'Mencurigai' Sikap KPK
Pengamat politik Yon Mahmudi mengaku heran dengan aksi KPK kali ini.
"Tak ada angin tak ada hujan kok tiba-tiba petinggi PKS ditetapkan
sebagai tersangka, hanya karena pengakuan sepihak yang tertangkap
tangan," katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah KPK tidak perlu konfirmasi atau konfrontasi untuk membuktikan kesaksian valid atau palsu.
"Apakah LHI sudah dipantau sejak lama, mungkin disadap komunikasinya dan diselidiki gerak-geriknya selama ini terkait kasus impor daging?," kata dosen FIB UI itu.
Yon Mahmudi yang pernah menulis disertasi tentang PKS di Australian National University (ANU) sehingga setahu dia selama ini justru PKS mendukung gerakan antikorupsi.
"Tapi, sekarang justru sebagian pendukung KPK akan mencurigai sikap lembaga penegak hukum itu. Bahkan, masyarakat luas akan mendesak KPK untuk bertindak imparsial, agar semua tersangka dan calon tersangka diperlakukan sama," katanya.
Misalnya, kata dia, dalam persidangan kasus Hambalang disebut dalam persidangan ada Ketua Umum partai berkuasa yang terlibat, mengapa hal itu tidak segera diusut.
Untuk itu, kata dia, bukan kebetulan, koran The Jakarta Post hari Rabu (30/1) memuat laporan utama tentang penyimpangan pajak keluarga istana.
"Apa buat KPK itu bukan kasus penting, sementara tugas KPK harus menguji laporan kekayaan pejabat negara?," katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah KPK tidak perlu konfirmasi atau konfrontasi untuk membuktikan kesaksian valid atau palsu.
"Apakah LHI sudah dipantau sejak lama, mungkin disadap komunikasinya dan diselidiki gerak-geriknya selama ini terkait kasus impor daging?," kata dosen FIB UI itu.
Yon Mahmudi yang pernah menulis disertasi tentang PKS di Australian National University (ANU) sehingga setahu dia selama ini justru PKS mendukung gerakan antikorupsi.
"Tapi, sekarang justru sebagian pendukung KPK akan mencurigai sikap lembaga penegak hukum itu. Bahkan, masyarakat luas akan mendesak KPK untuk bertindak imparsial, agar semua tersangka dan calon tersangka diperlakukan sama," katanya.
Misalnya, kata dia, dalam persidangan kasus Hambalang disebut dalam persidangan ada Ketua Umum partai berkuasa yang terlibat, mengapa hal itu tidak segera diusut.
Untuk itu, kata dia, bukan kebetulan, koran The Jakarta Post hari Rabu (30/1) memuat laporan utama tentang penyimpangan pajak keluarga istana.
"Apa buat KPK itu bukan kasus penting, sementara tugas KPK harus menguji laporan kekayaan pejabat negara?," katanya.
Apapun yang terjadi PKS selalu di hati
BalasHapus