PKS: Kemendikbud Jangan Asal Terbitkan Buku

Herlini Amran, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) diingatkan untuk tidak asal-asalan membuat buku penunjang kurikulum baru 2013. Kemendikbud harus tetap menjaga kualitas buku penunjang Kurikulum Baru kalau tetap memaksakan kehendaknya untuk melaksanakannya walaupun sampai saat ini panja kurikulum masih berjalan.  Keberhasilan Implementasi Kurikulum selain faktor guru, pengadaan buku berkualitas menjadi kunci keberhasilan baik tidaknya Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan awal tahun ajaran baru ini.

“Jangan sampai Kemendikbud abaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummy-nya,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (29/1/2013) .

Legislator Perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian  menyayangkan bila Kemendikbud karena permasalahan kejar tayang, pengadaan bukunya asal jadi.

“Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta” dia tegaskan.

“Bayangkan saja, hanya 2 bulan waktu untuk melakukan penyusunan buku pelajaran kurikulum 2013, padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit. Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan, konsepsinya saja belum disetujui Panja Komisi X DPR RI,” paparnya lagi. 

Menurutnya jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru. Ia kemudian mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini.

 “Kemendikbud dari awal sudah mengajukan anggaran Rp 1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. Jadi, tantangan Kemendikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku,” ujarnya.

Anggaran sebesar Rp1 triliun itu layak dikritisi. Menurutnya, di era digital ini mustinya Kemendikbud memaksimalkan metode pembelajaran media digital. [tribunnews]

Tweet