Partai Kader vs Partai Massa

Apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk partai massa atau partai kader? Banyak orang, baik anggota PKS sendiri maupun yang bukan anggota, dengan mudah mengatakan PKS adalah partai kader. Menurut peneliti senior CSIS Kristiadi dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan pada 2005, PKS adalah salah satu contoh partai kader. Dimana di partai ini ada anggota-anggota yang jelas-jelas dibina.

Sementara partai massa, mengutip buku “Memahami Ilmu Politik” karangan Ramlan Surbakti, merupakan suatu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung kebijakan tertentu.

Kristiadi mengemmukakan istilah ketiga yaitu ‘Catch-All Party’ (partai yang merangkul semua). Ini adalah sebutan bagi gabungan partai kader dan partai massa, berkembang antara lain di Eropa. Dalam partai semacam ini, partai tetap mengembangkan sistem pengaderan, tetapi di sisi lain juga mengembangkan pola massa.

Banyak partai akhirnya merujuk pada pilihan ketiga, yaitu gabungan partai kader dan partai massa. Hal itu pastinya terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan mereka yang memiliki hak pilih. Menjadi partai kader saja identik dengan pemilih yang minim, sementara menjadi partai massa seringkali dikaitkan dengan ketiadaan identitas ideologis dan focus perjuangan.

Meski demikian, Ramlan berpendapat bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia masuk kategori partai massa.

Sementara itu partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian, partai kader acap kali disebut sebagai partai yang elitis.

Kembali ke PKS, apakah partai ini adalah partai kader? Sepintas memang PKS lebih dekat ke definisi partai kader.

Setiap pilihan ada konsekuensinya sendiri. Mendorong PKS menjadi ‘Catch-All Party’ memang pilihan menarik. Namun bila pilihan itu juga berdampak pada berkurangnya kadar kepercayaan akan perjuangan idelogis, maka partai perlu berhitung keras. Ibarat pepatah, jangan sampai ‘harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan’.

Pada akhirnya kepentingan rakyat akan partai politik hanyalah satu, yaitu mampukah partai memperjuangkan nasib mereka untuk menjadi warga negara yang terpenuhi hak-hak dasarnya? Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak persamaan di mata hukum, hak merasa aman dari kelaparan dan kekerasan, serta hak akan sandang, pangan dan papan yang memadai.

Partai massa ataupun partai kader atau yang mengaku ‘Catch-All Party’ sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menorehkan arti demokrasi yang sesungguhnya. Setiap partai dituntut untuk membangun dasar demokrasi yang baik dan benar. Tak hanya itu, partai politik harus menjalankan fungsinya secara benar agar masyarakat bisa menaruh harapan besar dari fungsi tersebut. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mesti dibaca sebagai kritik sosial yang harus dipikirkan dan diupayakan pemecahannya. Sebab, masyarakat tentu memiliki alasan logis mengapa partai kurang mendapat kepercayaan di mata masyarakat.

Meski sebagian ketidakpercayaan tersebut adalah fenomena elit, kelas menengah dan perkotaan, namun semua tetap perlu diwaspadai. Bukankah berbagai revolusi di banyak belahan dunia, sejak revolusi Perancis di abad ke-18 hingga revolusi Mesir tahun lalu, dimulai dari kelas menengahnya?

PKS sebagai partai politik insyaAllah terus berupaya meneguhkan komitmen untuk membela kepentingan rakyat sebesar mungkin. Dengan kapasitas mesin yang masih di kelas menengah, paling tidak PKS tidak berusaha menambah rusak bangsa ini dengan aktivitas korupsi yang menggedor pintu-pintu banyak partai politik lain. Setidaknya belum ada anggota Dewan dari PKS yang diadili karena kasus korupsi. Bahkan yang diadili karena kasus perdata yang dibuat seolah-olah kasus korupsi (kasus mantan anggota FPKS DPR, Misbakhun) akhirnya dibebaskan pula dari hukuman dengan keputusan Mahkamah Agung.

Bukan hal mudah melakukan pendidikan politik untuk meyakinkan rakyat bahwa PKS selalu berjuang untuk kepentingan mereka. Waktu dan kerja keras seluruh kader lah, yang akan membuktikan hal tersebut. [suara keadilan edisi 13]

Tweet