Rekomendasi Seminar Nasional “Keluarga Pilar Peradaban”

(Gebyar Hari Keluarga Nasional, Diselenggarakan Bidang Perempuan PKS)

Pasca reformasi, angka perceraian naik hingga 4 sampai 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di tahun 2009, tercatat 250 ribu perkara perceraian. Jumlah tersebut sebanding dengan 10% dari pernikahan di tahun tersebut. Data itu menunjukan betapa rapuhnya institusi keluarga Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan keadaan ekonomi keluarga Indonesia yang masih banyak berada dalam garis kemiskinan, yaitu 13,33% (BPS, 2010). Lemahnya institusi keluarga telah menimbulkan permasalahan lain, seperti meningkatnya remaja yang melakukan seks bebas, 63% remaja di beberapa kota besar di Indonesia telah melakukan seks pranikah (BKKN, 2008) dan banyaknya remaja yang terjerat narkoba (19% remaja Indonesia menggunakan narkoba), menyedihkan!

Jika dirunut lebih lanjut, ada dua sumber mengapa kondisi keluarga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Yaitu, faktor Sumberdaya Keluarga  dan lemahnya advokasi negara  untuk keluarga. Berdasarkan dua hal inilah  Bidang Perempuan DPP PKS melalui    Seminar Nasional Keluarga Pilar Peradaban  menyampaikan  rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Keluarga bersama dengan negara secara  optimal harus membangun ketahanan Keluarga sesuai nilai agama dan budaya Indonesia. Oleh karena itu,  kebijakan ketahanan keluarga harus menggunakan pendekatan berbasis budaya lokal (wisdom local) dan nilai-nilai Agama. Terkait hal ini, Bidang Perempuan DPP PKS mendorong dirancangnya kebijakan ketahanan keluarga dengan pendekatan tersebut.

Kedua, Bidang Perempuan DPP PKS meminta agar semua elemen bangsa bersama-sama dengan pemerintah mendorong kemandirian keluarga dengan mendayagunakan berbagai potensi. Yaitu potensi internal keluarga, eksternal keluarga, maupun berbagai sarana yang disediakan negara.

Ketiga, Bidang Perempuan DPP PKS mendorong negara dan berbagai pihak untuk  membuktikan keberpihakan dan  pembelaannya terhadap keluarga, yaitu  melalui regulasi (Misalnya: Rancangan  Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan revisi UU Perlindungan Anak), kebijakan anggaran, dan program-program yang lebih mendorong terkokohkannya keluarga Indonesia sebagai pilar peradaban.

JAKARTA ,26 JUNI 2011

DEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BIDANG PEREMPUAN

Anis Byarwati S.Ag.,M.Si

Ketua

Tweet