Jakarta
Ketua FPKS Hidayat Nurwahid memandang baik kalangan sipil maupun
militer sama-sama punya peluang di Pilpres 2014. Pilpres 2014 harusnya
tidak menjadi alasan mendikotomikan sipil dan militer.
"Prinsipnya karena kita sepakat dengan prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Siapapun di negara hukum boleh tampil dicalonkan dan mencalonkan. Memang kita tidak boleh terjebak pada dikotomi mantan jenderal maupun sipil," kata Hidayat merespon isu santer 'perang bintang' jenderal purnawirawan TNI di Pilpres 2014.
Hal ini disampaikan Hidayat kepada detikcom, Rabu (3/10/2012).
Menurut Hidayat, UUD membebaskan setiap warga negara untuk menjadi capres. Namun jika berasal dari militer tentu harus pensiun atau mundur dulu dari jabatannya.
"Namun jujur saja pada aturan yang diperbolehkan adalah mantan militer. Jadi sudah tidak aktif lagi di militer," katanya.
PKS dalam posisi terbuka dengan semua kandidat capres baik sipil maupun militer. Hidayat yakin purnawirawan jenderal pun bisa menjadi pemimpin yang ramah dan mengayomi masyarakat.
"Presiden kita juga militer tapi lebih sipil dari orang sipil. Lagi-lagi saat mereka menjabat sebagai pemimpin bangsa Indonesia tentu saja mereka harus membuktikan apa yang telah dipelajari dalam korps militer," katanya.
Presiden SBY menilai purnawirawan jenderal TNI patut diperhitungkan di Pilpres 2014. SBY meminta agar purnawirawan jenderal TNI alumni AKABRI mendukung siapapun yang menang di Pilpres 2014.
"TNI siapapun nanti patut diperhitungkan, termasuk mitra-mitra kita dari kalangan sipil. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin di 2014 nanti bisa berhasil dan sukes. Siapapun kita dukung, karena tantangan menjadi presiden di era ini cukup berat," kata SBY dalam sambutannya di peluncuran buku karya Alumni AKABRI 1970 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/10/2012). [detik.com]
"Prinsipnya karena kita sepakat dengan prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Siapapun di negara hukum boleh tampil dicalonkan dan mencalonkan. Memang kita tidak boleh terjebak pada dikotomi mantan jenderal maupun sipil," kata Hidayat merespon isu santer 'perang bintang' jenderal purnawirawan TNI di Pilpres 2014.
Hal ini disampaikan Hidayat kepada detikcom, Rabu (3/10/2012).
Menurut Hidayat, UUD membebaskan setiap warga negara untuk menjadi capres. Namun jika berasal dari militer tentu harus pensiun atau mundur dulu dari jabatannya.
"Namun jujur saja pada aturan yang diperbolehkan adalah mantan militer. Jadi sudah tidak aktif lagi di militer," katanya.
PKS dalam posisi terbuka dengan semua kandidat capres baik sipil maupun militer. Hidayat yakin purnawirawan jenderal pun bisa menjadi pemimpin yang ramah dan mengayomi masyarakat.
"Presiden kita juga militer tapi lebih sipil dari orang sipil. Lagi-lagi saat mereka menjabat sebagai pemimpin bangsa Indonesia tentu saja mereka harus membuktikan apa yang telah dipelajari dalam korps militer," katanya.
Presiden SBY menilai purnawirawan jenderal TNI patut diperhitungkan di Pilpres 2014. SBY meminta agar purnawirawan jenderal TNI alumni AKABRI mendukung siapapun yang menang di Pilpres 2014.
"TNI siapapun nanti patut diperhitungkan, termasuk mitra-mitra kita dari kalangan sipil. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin di 2014 nanti bisa berhasil dan sukes. Siapapun kita dukung, karena tantangan menjadi presiden di era ini cukup berat," kata SBY dalam sambutannya di peluncuran buku karya Alumni AKABRI 1970 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/10/2012). [detik.com]
0 Response to "PKS: Peluang Jenderal dan Sipil Sama di Pilpres 2014 "
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"