Menurut Mardani, ada dua opsi yang mengerucut terkait kenaikan harga BBM. Pertama, menolak sama sekali dengan alasan pemerintah sama sekali belum menjalankan prasyarat yang diminta DPR. Kedua, menyetujui kenaikan BBM dengan sejumlah syarat tertentu.
"Kedua opsi ini cukup kuat dan sama-sama untuk kepentingan rakyat. Jika saja pemerintah mau melakukan penghematan dan menghilangkan pemborosan yang tidak penting di berbagai sektor, harga BBM tidak perlu naik," ujarnya.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, "Kalaupun hasil Rakornas PKS akhirnya menyetujui kenaikan harga BBM, pastinya ada sejumlah persyaratan yang kami ajukan kepada pemerintah."
Masalah yang paling utama adalah bagaimana pemerintah serius dan menunjukkan komitmennya, untuk menata dan memperbaiki sarana dan sistem transportasi umum yang saat ini masih jauh dari ideal.
Pemerintah sampai saat ini, menurut Mardani, belum juga menepati janjinya untuk menyusun road map sistem transportasi nasional yang aman, nyaman, dan manusiawi.
Akibatnya rakyat jadi enggan menggunakan transportasi umum karena jauh dari aman dan nyaman. Akibat lebih jauh, kemacetan parah mendera masyarakat setiap hari sehingga terjadi pemborosan luar biasa yang merugikan perekonomian nasional.
"Kondisi angkutan umum baik darat, laut, maupun kereta api masih sangat memprihatinkan bahkan tidak aman. Kami menuntut janji dan komitmen pemerintah untuk membenahi transportasi umum sebelum BBM dinaikkan," ujarnya.
Sumber: Kompas
0 Response to "Rakornas PKS Bahas Sikap Resmi soal BBM"
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"