RPP Guru Honorer Selesaikan Persoalan

Jakarta (22/2)- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani mengatakan Rencana Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer menjadi PNS harus bisa pecahkan persoalan. Persoalan itu terkait distribusi guru dan kualitas guru.

 

Jangan sampai RPP pengangkatan guru honorer ini  tidak memperhatikan faktor kompetensi.  Menurutnya pemerintah tidak sembarangan mengangkat guru. Perlu ada kualifikasi yang jelas, kompetensi dan integritas. Hal ini sangat penting dan mendasar karena tugas guru adalah membangun SDM bangsa.

“Guru itu harus kader-kader terbaik bangsa,” kata Rohmani. Jangan sampai karena desakan publik faktor kualifikasi dibaikan. Bagi yang tidak memiliki kualifikasi menjadi guru sementara masa mengabdinya sudah memenuhi batas minimum persyaratan maka bisa ditempatkan di instansi pemerintahan lainnya.

Untuk itu Rohmani meminta kepada Kemenpan, Kemendikbud dan Pemerintah Daerah melakukan kordinasi. Hal ini harus diperhatikan betul mengingat Indonesia membutuhkan guru yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menyelesaikan persoalan guru honorer ini kata Rohmani perlu kajian dan penanganan khusus. Karena persoalan penting  lainnya adalah masalah jumlah guru honorer. “Hingga hari ini, belum jelas jumlah guru honorer di masing-masing daerah. Jangan sampai guru honorer yang selayaknya diangkat justru tidak diangkat menjadi calon PNS,” kata Rohmani.



Selama ini terjadi sejumlah persoalan terkait pengangkatan guru honorer menjadi calon PNS. Ada yang sudah lama mengabdi tidak diangkat sementara yang baru menjadi guru honorer langsung diangkat karena faktor koneksi di birokrasi di daerah.

“Informasi yang saya terima, guru honorer asal main angkat saja. Asal ada koneksi di birokrasi daerah. Pengangkatan guru honorer baru harus dihentikan dulu. Harus ada aturan yang jelas dan tegas jika tidak, persoalan guru honerer ini akan menjadi persoalan setiap tahun,” jelas Rohmani.


Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Tweet