Elit PKS Minta Pengamat Tak Provokatif

Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Nasir Djamil meminta agar pengamat politik maupun hukum tidak provokatif dalam setiap memberikan komentar soal politik di tanah air.

"Pengamat hukum dan politik jangan provokatif dan berlebihan," tegas Nasir kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (12/2/2012).

Dikatakannya, PKS tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung yang diduga terlibat dalam beberapa kasus tindak kejahatan korupsi. Menurutnya, pihaknya sangat menjaga azas praduga tidak bersalah.

"Kita tidak akan lakukan tindakan sebelum ada bukti hukumnya. Coba kita lihat keputusan MK bahwa seseorang itu tidak boleh dicekal sebelum jadi tersangka, apalagi soal ini (Tamsil)," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Lebih jauh ia mengatakan, publik akan memberikan sanksi kepada partai politik yang membiarkan kadernya melakukan tindak kejahatan korupsi. "Partai politik itu akan dihukum masyarakat lima tahun sekali," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kasus korupsi yang menyeret nama Tamsil Linrung dinilai akan berdampak kepada citra PKS. Sebab, meski belum terbukti, masyarakat sudah menilai jika semua partai yang ada di DPR terlibat kasus-kasus korupsi.

Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada Arie Sujito mengatakan, partai-partai yang saat ini berada di DPR berpotensi terseret dalam kasus korupsi.

"Sebenarnya partai-partai yang punya kursi di parlemen rawan karena rawan korupsi. PKS pun berpotensi terkena itu," kata Arie kepada INILAH.COM, Kamis (9/2/2012).

Tweet