Sanuji menilai, LKPJ Gubernur Banten Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah priode 2011-2012. ‘Jeblok’ alias tak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya ada 9 point LKPJ Gubernur yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta.
Pertama, kata Sanuji, berkaitan dengan data-data IPM (Index Pembangunan Manusia) 2011 belum tersedia. Disini ada kesalahan penyajian data di buku LKPJ dan presentasi Sekda. “Target IPM 2010 tertulis 69,9 dan realisasi 70,48. seolah-olah, IPM sudah tercapai padahal seharusnya target IPM 2010 71,78. dan ini merupakan kekeliruan data. Jaai ini sesungguhnya target IPM tidak tercapai,“ ungkap Sanuji.
Kedua, berkaitan dengan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) target 2011 adalah 6,2 dan realisasi 6,33 (data triwulan II 2011). Ternyata pelampauan target ini tidak berimbas langsung terhadap pengurangan jumlah pengangguran dan penduduk miskin sehingga terindikasi pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kalangan yang kuat secara ekonomi bukan masyarakat miskin.
Sementara data IPD (Indeks Pembangunan Daerah) 2011 menurutnya tidak tersedia dan tidak ada penjelasan mengapa tidak tersedia. Dan yang lebih memperihatinkan data IPG (Indeks Pembangunan Gender), data 2011 tidak ditampilkan dalam buku LKPJ dan tidak ada penjelasan mengapa tidak ditampilkan. Sedangkan data IPG merupakan indeks kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
“Mengapa target IPG 2010 sebesar 64,3 tidak tercapai dan hanya terealisasi 64. Padahal Gubernur Banten adalah perempuan. Penjelasan yang ada hanya peningkatan IPG dari 2007 sampai 2011 sebesar 2,6%,” katanya.
Selanjutnya, cetus sanuji, data IDG 2011 juga tidak ditampilkan dalam buku LKPJ dan tidak ada penjelasan mengapa tidak ditampilkan. Target 2010 adalah 52,90 dan tidak tercapai, karena realisasi hanya 52,50. Sama dengan IPG, tidak ada penjelasan mengapa tidak tercapai dan yang ada hanya narasi tentang peningkatan IDG 2007-2010 sebesar 3,7%.
Selain itu Jumlah Penduduk Miskin yang ditargetkan 2011 adalah 650.000 - 700. 000, sementara realisasinya sebesar 690,500, itupun tidak disertai sumber data. “Penjelasan yang ada hanya pemerintah sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 886,200 th 2007 menjadi 690,500 th 2010. Data LKPJ th 2010 penduduk miskin berjumlah 758,200. Data yang disajikan Pemerintah Provinsi tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tutur politisi PKS asal Lebak ini.
Hal lain, tambah Sanuji, Rumah Tangga Miskin tidak ada data 2011 pada LKPJ dan tidak ada penjelasan. Disusul Jumlah pengangguran terbuka, juga tidak ada data tahun 2011 pada LKPJ dan tidak ada penjelasan.
“Persentase pengangguran terbuka, data bulan Februari 2011 sebesar 13,5%. Angka ini merupakan angka terbesar secara Nasional. Maka dalam hal ini kami dari Fraksi PKS dengan tegas menolak LKPJ Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang Rill,” tegas Sanuji. (Banten Post)
0 Response to "Prestasi Gubernur Banten Jeblok, Fraksi PKS DPRD Banten Tolak LKPJ"
Posting Komentar
Terimakasih Atas Kunjungan Anda "PKS Petiir--Dari Pelosok Banten Bekerja Membangun Indonesia Tercinta"