PKS Akan Koalisi dengan Tiga Parpol

SERANG - Jazuli Juwaini, bakal calon gubernur Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meng­ungkapkan bahwa PKS ke­mung­kin­an akan berkoalisi dengan tiga partai untuk mengusung diri­nya pada Pilgub Banten, 22 Oko­to­ber mendatang. Selain dengan Partai Persatuan Pem­ba­ngunan (PPP), lanjut dia, juga dengan partai-partai lainnya. Saat ini sudah ada dua partai yang 99 persen sudah siap ber­koalisi.
“Kalau partainya disebutkan sekarang tidak elok. Yang penting ba­gaimana kita membangun komitmen bersama. Nanti juga akan diketahui saat deklarasi,” kata Jazuli usai menjadi nara­sumber pada dialog kerakyat­an yang dihelat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten di gedung PKPRI Serang, Jumat (3/6) sore.

Dengan PPP, lanjut dia, se­ba­gaimana diketahui dirinya sudah me­ngikuti pemaparan visi dan misi pada Sabtu (28/5) lalu. Saat ini tinggal menunggu keputusan DPW PPP Banten untuk me­nen­tu­kan bakal calon yang akan diusung untuk men­dampinginya sebagai wakil gu­ber­nur. “Saya tidak intervensi untuk me­nentu­kan siapa yang ha­rus diusung. Itu menjadi ke­wenang­an PPP dan harus meng­hor­mati­nya,” ungkap Jazuli. Me­­nurut anggota DPR RI ini, jika rencana koalisi ini jadi maka ada empat parpol yang meng­usung dirinya sebagai kandidat.
“Saya sendiri sudah turun ke la­pangan. Partai (PKS-red) juga su­d­ah bergerak. Jadi saat ini baru ta­hap sosialisasi,” ungkapnya. Pada Juni ini, kata dia, akan ada sur­vei untuk mengukur po­pu­laritas dan elektabilitas diri­nya, termasuk dengan bakal calon wakil gubernurnya.
Seperti diketahui, PKS memiliki 11 kursi di DPRD Banten. Untuk mengusung calon, PKS masih butuh tambahan kursi dan perlu ber­koalisi. Sementara PPP me­miliki lima kursi di DPRD Banten. Jika kedua partai ini ber­koalisi maka dapat meng­usung pa­sang­an bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Ketua DPW PPP Banten M Mar­diono pada pemaparan visi dan misi bakal calon yang mendaftar ke partainya, Sabtu (28/5) lalu, menegaskan bahwa PPP Banten belum membuat ke­putusan. Hal itu akan diputus­kan pada pertengahan Juni ini melalui musyawarah kerja wilayah (mukerwil) dan hasilnya akan direkomendasikan ke dewan pimpinan pusat (DPP). “Bisa tujuh nama yang telah daftar ke partai kami, atau bisa saja berubah tergantung keputus­an mukerwil nanti,” kilah Mar­diono di kantor DPW PPP Banten, Cira­cas.

PELAYANAN PUBLIK
Selain Jazuli, narasumber lain­nya pada dialog kerakyatan dalam rang­kaian acara pelantikan dan ra­pat kerja daerah KAMMI Ban­ten 2011-2013 yaitu Dahnil Anzar (pe­ngamat ekonomi dari Untirta), As­da I Pemprov Banten Anwar Mas’ud, dan Nadjmudin Busro (to­koh masyarakat). Pada dialog ber­tema “Spirit Reformasi Ba­nten, Spirit Kebangkitan Bangsa” itu narasumber menyoroti ten­tang perjalanan pembangunan Banten sejak menjadi provinsi atau terpisah dari Jawa Barat pada 2000.
Dahnil mengungkapkan, Ban­ten berdiri menjadi provinsi ada kebanggaan bagi masyarakat dan ada harapan atau ekspektasi karena wilayah Banten selama di bawah Jawa Barat tidak ter­sen­­tuh pembangunan secara op­timal, seperti wilayah Banten Se­latan. “Banten jadi provinsi ada harapan pelayanan peme­rintah­an lebih baik dan per­eko­nomi­an juga meningkat. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun tidak le­bih baik dari ketika masih ber­gabung dengan Jawa Barat,” ung­kapnya. Ia menyebutkan, per­tumbuhan ekonomi Banten se­lama 10 tahun pada kisaran 5 persen atau masih bawah 6 per­sen per tahun. Pernah men­capai 6,1 persen pada 2010.
“Di sini ada permasalahan. Masalahnya pemerintah belum mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menyediakan infra­struk­tur jalan yang baik. Faktor kualitas jalan buruk sehingga akses per­ekonomian masyarakat jadi terhambat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud mengungkapkan bahwa ke­maju­an pembangunan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pe­merintah daerah, tapi ada pe­­ran masyarakat dan sektor swas­ta. Peran swasta ini, me­nurut­nya cukup besar. Ia me­ngakui bahwa tugas pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur dan memberikan stimulus bagi ke­giatan masyarakat. “Ke­ber­hasil­an Provinsi Banten juga akumulasi keberhasilan pemkab/pemkot di Banten,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Nadj­mudin Busro meng­ung­kapkan bahwa secara kasat mata pem­bangunan Banten terlihat, se­perti ada Kawasan Pusat Peme­rintahan Provinsi Banten (KP3B), masjid di KP3B, dan ge­dung DPRD Banten. Di kawasan itu ter­pakir mobil-mobil mewah, termasuk di kantor gubernur. “Tapi tidak bagi rakyat. Rakyat belum merasakan apa-apa. Rakyat ingin mobil, sudah diwakili oleh wakil rakyat, ingin punya rumah juga sudah diwakili oleh wakil rakyat. Malah DPR ingin membangun gedung me­wah. Jadi keinginan rakyat, sudah diwakili oleh wakil rakyat,” ungkap Nadjmudin. (yes/ndu)

*Radar Banten

Tweet